BIS Markets Ltd berkomitmen pada standar tertinggi kepatuhan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Kebijakan ini menguraikan prosedur kami untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau seluruh klien.
BIS Markets Ltd · Januari 2026 · No. Reg. 2025-00929
Daftar Isi
BIS Markets Ltd ("Perusahaan") didirikan di Saint Lucia sesuai dengan International Business Company's Act Cap 12.14 (IBC Act) dengan bentuk organisasi dan hukum sebagai perseroan terbatas yang berstatus perusahaan bisnis internasional (selanjutnya disebut "IBC"), dengan nomor registrasi 2025-00929 dan beralamat terdaftar di Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia. Perusahaan beroperasi di bawah domain yang sepenuhnya dimiliki BIS Markets Ltd. Kegiatan usaha Perusahaan secara khusus namun tidak terbatas pada kegiatan komersial, keuangan, pemberian pinjaman, peminjaman, perdagangan, jasa, pialang Forex, serta layanan akun terkelola dalam perjanjian Contract for Difference mata uang, yaitu logam mulia, perjanjian Contract for Difference, perjanjian Contract for Difference indeks, dan perjanjian contract for difference lainnya yang dibuat, namun tidak termasuk (a) saham dan kepemilikan dalam modal saham perusahaan; (b) instrumen apa pun yang menciptakan atau mengakui utang, khususnya debenture, debenture stock, loan stock, obligasi, dan surat utang; serta (c) obligasi dan instrumen lain yang menciptakan atau mengakui utang yang diterbitkan oleh atau atas nama pemerintah peserta mana pun, serta tidak termasuk efek sebagaimana didefinisikan dalam The Securities Act CAP 12.18 of the revised laws of Saint Lucia atau "securities" sebagaimana didefinisikan dalam The Securities Act CAP 12.18 of the revised Laws of Saint Lucia, tidak memerlukan lisensi khusus dan dapat dijalankan oleh Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Memorandum Perusahaan (Articles of Association). Perusahaan tidak akan menjalankan layanan keuangan tertentu di atau dari yurisdiksi mana pun apabila lisensi untuk layanan keuangan tersebut diwajibkan. Perusahaan bertujuan untuk melarang, mendeteksi, dan secara aktif mendorong pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta seluruh tindak pidana asal lainnya, dan berjanji untuk mematuhi seluruh hukum, aturan, dan peraturan terkait dengan perhatian penuh serta tanpa kompromi terhadap segala aktivitas ilegal sebagaimana disebutkan di atas. Perusahaan mengakui pentingnya Anti-Money Laundering ("AML") dan Counter-Terrorism Financing ("CTF") serta berdedikasi untuk menerapkan dan mematuhi standar internasional AML dan CTF tertinggi, sambil sepenuhnya mematuhi hukum Saint Lucia.
Kebijakan AML ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan transparansi mengenai prosedur serta protokol yang diikuti oleh Perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas Pencucian Uang (ML) dan Pendanaan Terorisme (TF), dengan kepatuhan penuh terhadap hukum Saint Lucia yang berlaku. Kebijakan AML ini berlaku bagi seluruh pejabat, karyawan, introducing broker, entitas afiliasi Perusahaan, serta produk dan layanan yang ditawarkan. Seluruh karyawan perusahaan wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Kebijakan ini. Perusahaan berkomitmen untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan terhadap kewajibannya, dan setiap karyawan yang gagal mematuhi kebijakan dan prosedur ini akan dikenakan tindakan disipliner yang tegas.
Perusahaan wajib mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pencegahan ML dan TF. Tujuan utama dari peraturan tersebut adalah untuk mendefinisikan dan mengkriminalisasi aktivitas yang berkaitan dengan ML dan TF. Badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha di bidang keuangan dan bisnis lainnya harus menetapkan dan memelihara kebijakan serta prosedur tertentu untuk melindungi usahanya agar tidak digunakan untuk tujuan ML. Untuk keperluan kebijakan AML ini, Kerangka Hukum yang berlaku bagi Perusahaan antara lain terdiri dari hal-hal berikut:
Pencucian uang mencakup seluruh prosedur untuk menyembunyikan asal-usul hasil tindak kriminal agar tampak berasal dari sumber yang sah. Untuk keperluan Kebijakan ini, ML juga dianggap mencakup aktivitas yang berkaitan dengan TF, termasuk menangani atau memiliki dana yang akan digunakan untuk tujuan terorisme, serta hasil yang berasal dari tindakan terorisme. Perusahaan menyadari risiko bahwa klien, pihak lawan transaksi, dan pihak lainnya dapat melakukan pencucian uang dalam bentuk apa pun. Perusahaan atau kliennya tidak harus menjadi pihak dalam pencucian uang agar kewajiban pelaporan timbul. Terdapat tiga tahap dalam pencucian uang:
Placement
Pelepasan fisik atas hasil kejahatan dalam bentuk tunai. Dalam banyak kejahatan berat, hasil kejahatan berbentuk uang tunai yang ingin dimasukkan oleh pelaku ke dalam sistem bisnis yang sah. Ini dapat mencakup penyetoran uang tunai ke bank, pemindahan fisik uang tunai antar yurisdiksi, pemberian pinjaman tunai kepada bisnis, pembelian barang bernilai tinggi untuk penggunaan pribadi, atau penempatan uang tunai ke rekening klien milik perantara profesional.
Layering
Pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya dengan menciptakan lapisan transaksi yang terkadang kompleks untuk menyamarkan asal-usulnya serta menghambat penyelidikan, rekonstruksi, dan pelacakan hasil tersebut — misalnya melalui transfer kawat internasional menggunakan nominee atau 'perusahaan cangkang', dengan memindahkan dana masuk dan keluar dari skema investasi, atau dengan melunasi kredit dari hasil kejahatan secara langsung maupun tidak langsung.
Integrasi
Menempatkan kembali hasil pencucian uang ke dalam perekonomian sebagai dana usaha yang tampak sah — misalnya dengan merealisasikan properti atau aset usaha yang sah, mencairkan saham atau unit dalam skema investasi kolektif yang diperoleh dari hasil kejahatan, mengalihkan antar bentuk investasi, atau dengan menyerahkan polis asuransi yang telah dibayar penuh.
Tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan cara:
Membocorkan Informasi
Merupakan tindak pidana bagi siapa pun yang mengetahui, mencurigai, atau memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa suatu pengungkapan telah dilakukan, atau bahwa pihak berwenang sedang bertindak atau berencana untuk bertindak sehubungan dengan penyelidikan atas pencucian uang, lalu merugikan penyelidikan tersebut dengan memberitahukan hal itu kepada orang yang menjadi subjek kecurigaan, atau kepada pihak ketiga mana pun mengenai pengungkapan, tindakan, atau tindakan yang direncanakan tersebut.
Menghambat Penyelidikan
Merupakan tindak pidana untuk menyebabkan atau membiarkan informasi dipalsukan, disembunyikan, dihancurkan, atau dengan cara lain dihilangkan, apabila informasi tersebut kemungkinan besar penting bagi penyelidikan atas pencucian uang.
Kegagalan untuk Melaporkan
Merupakan tindak pidana apabila seseorang gagal melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dalam waktu tujuh hari sejak tanggal transaksi tersebut dianggap mencurigakan.
Pendanaan terorisme adalah penghimpunan dan pemrosesan dana yang legal maupun ilegal dengan cara apa pun, secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk menggunakan dana tersebut atau dengan mengetahui bahwa dana tersebut akan digunakan, seluruhnya atau sebagian, untuk mendukung kegiatan seorang teroris atau kelompok teroris dengan cara apa pun. Teroris, atau kelompok teroris, adalah pihak yang bertujuan untuk memfasilitasi atau melaksanakan tindakan atau aktivitas terorisme apa pun. Niat dan pengetahuan sudah cukup untuk membuktikan tindak pidana TF. Tindak pidana TF harus mencakup setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana atau aset lainnya dengan cara apa pun, secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud melawan hukum agar dana atau aset tersebut digunakan, atau dengan mengetahui bahwa dana atau aset tersebut akan digunakan, seluruhnya atau sebagian: untuk melakukan tindakan terorisme; atau oleh organisasi teroris atau oleh teroris perorangan (bahkan jika tidak ada kaitan dengan tindakan terorisme tertentu). Tindak pidana TF juga harus mencakup pendanaan perjalanan individu yang bepergian ke suatu Negara selain Negara tempat tinggal atau kewarganegaraannya dengan tujuan melakukan, merencanakan, mempersiapkan, atau berpartisipasi dalam tindakan terorisme, atau untuk memberikan maupun menerima pelatihan terorisme. Tindak pidana TF juga mencakup:
Ketentuan hukum yang diadopsi oleh Perusahaan menerapkan prosedur dan proses yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang relevan terkait ML dan TF. Prosedur ini selaras dengan pedoman dan langkah-langkah yang ditetapkan oleh otoritas berwenang di Saint Lucia. Perusahaan menyimpan catatan transaksi selama tujuh tahun sejak tanggal transaksi dilakukan. Selain itu, Perusahaan juga menyimpan catatan yang merinci sifat bukti yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang.
Perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa pihak yang berhubungan dengannya adalah individu yang sah, dan karena itu akan memperoleh bukti yang memadai untuk memverifikasi identitas orang tersebut. Perusahaan akan mengambil semua langkah yang wajar untuk mengonfirmasi identitas setiap individu yang ingin membuka akun, menjalin hubungan bisnis, atau melakukan transaksi satu kali yang signifikan maupun serangkaian transaksi yang saling terkait. Identitas calon klien harus ditetapkan sebelum hubungan bisnis dengan Perusahaan dimulai dan sebelum pelaksanaan transaksi apa pun atau pemberian layanan apa pun. Jika Perusahaan tidak dapat mengidentifikasi dan memverifikasi klien, maka Perusahaan tidak akan melanjutkan transaksi apa pun melalui rekening bank, menjalin hubungan bisnis, atau menyelesaikan transaksi tersebut. Bergantung pada situasinya, Perusahaan dapat mengakhiri hubungan bisnis dan mempertimbangkan untuk menyampaikan laporan transaksi mencurigakan kepada otoritas berwenang terkait mengenai klien tersebut. Dokumen dan informasi yang harus dikumpulkan sebelum dimulainya hubungan bisnis baru harus mencakup tujuan dan alasan permintaan hubungan bisnis ini, transaksi rekening perusahaan, asal dana yang masuk dan tujuan dana yang keluar, kekayaan klien dan perkiraan pendapatan tahunan, serta uraian rinci tentang kegiatan usaha Perusahaan. Untuk memiliki profil ekonomi yang lengkap, Perusahaan juga memperoleh informasi dasar seperti nama perusahaan, negara pendirian, dan alamat kantor pusat, serta informasi pribadi terkait Beneficial Owners, Direktur Perusahaan, dan Pemegang Saham Perusahaan. Perusahaan secara tegas melarang klien mana pun, baik ritel, profesional, eligible, maupun institusional, untuk menjalin hubungan bisnis yang melibatkan penggunaan akun atau buku tabungan anonim.
Proses penilaian risiko dalam kerangka AML dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko yang terkait dengan ML dan TF. Proses ini memungkinkan Perusahaan untuk menerapkan pengendalian yang sesuai dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan AML. Proses penilaian risiko AML mencakup langkah-langkah berikut:
Identifikasi Risiko
Menilai dan Mengategorikan Risiko
Evaluasi Kontrol
Mitigasi Risiko
Pantau dan Tinjau
Dokumentasikan dan Laporkan
Alat Penilaian Risiko
Proses ini sangat penting karena memastikan Perusahaan secara proaktif mengelola risiko pencucian uang, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, dan melindungi reputasinya.
Proses Know Your Customer (KYC) merupakan komponen penting dalam kerangka Anti-Money Laundering (AML), yang mencakup prosedur yang diikuti oleh lembaga keuangan dan entitas terdaftar untuk memverifikasi identitas nasabah mereka. Tujuan utamanya adalah mencegah pencurian identitas, penipuan keuangan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Selama proses KYC, Perusahaan mengidentifikasi calon klien dan mengevaluasi risiko terkait berdasarkan profil ekonomi klien serta kategorisasi risikonya. Prosedur Identifikasi Nasabah sangat penting untuk mengumpulkan informasi utama tentang nasabah (seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan detail kontak) serta memverifikasi identitas mereka menggunakan dokumentasi yang sah, seperti identitas yang diterbitkan oleh pemerintah.
Untuk Individu — Bukti Identitas:
Untuk Individu — Bukti Alamat:
Untuk Individu — Dokumentasi Tambahan (Uji Tuntas yang Ditingkatkan):
Untuk Bisnis (KYC Korporat):
Perusahaan wajib menyimpan catatan dokumentasi KYC selama 5 tahun sejak berakhirnya hubungan bisnis atau transaksi insidental.
'Beneficial Owner' berarti setiap orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan nasabah dan/atau orang perseorangan yang atas namanya suatu transaksi atau aktivitas dilakukan. Perusahaan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memverifikasi identitas beneficial owner, guna memastikan bahwa Perusahaan mengetahui dengan yakin siapa beneficial owner tersebut. Untuk badan hukum dan pengaturan hukum, hal ini mencakup lembaga keuangan yang mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memahami struktur kepemilikan dan pengendalian nasabah.
Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence/CDD) adalah proses verifikasi identitas klien. Untuk mengonfirmasi identitas klien, diperlukan informasi yang independen dan andal. Perusahaan mengumpulkan informasi mengenai tujuan dan sifat hubungan bisnis yang dimaksudkan serta melakukan uji tuntas berkelanjutan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan pemahaman Perusahaan tentang nasabah, bisnis mereka, dan profil risikonya. Ini mencakup, bila diperlukan, verifikasi sumber dana. Perusahaan menentukan tingkat penerapan langkah-langkah CDD berdasarkan pendekatan berbasis risiko dengan mempertimbangkan jenis nasabah, sifat hubungan bisnis, dan transaksi yang terlibat. Uji Tuntas Nasabah harus diterapkan ketika terdapat keraguan atas kebenaran atau kecukupan data identifikasi nasabah yang sebelumnya diperoleh, atau saat mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah dalam keadaan berikut:
Perusahaan dapat menerapkan Uji Tuntas Sederhana (Simplified Due Diligence/SDD) ketika klien dinilai memiliki tingkat risiko yang rendah. Dalam kasus tersebut, Perusahaan menerapkan langkah identifikasi dan verifikasi yang tidak seketat uji tuntas standar atau yang ditingkatkan. Namun, SDD tidak membebaskan klien dari persyaratan dasar CDD. Perusahaan memastikan pemantauan yang memadai atas transaksi dan hubungan bisnis untuk mendeteksi aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan.
Ketika Perusahaan berurusan dengan orang perseorangan atau badan hukum yang diidentifikasi berisiko tinggi terhadap ML atau TF dan diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi berdasarkan profil ekonomi klien serta penilaian risiko yang dilakukan, Perusahaan menerapkan uji tuntas yang ditingkatkan. EDD diterapkan bagi klien dengan risiko yang lebih tinggi dan mencakup:
Kategori Klien Berisiko Tinggi
Perusahaan akan selalu menerapkan prosedur identifikasi klien dan uji tuntas yang ditingkatkan untuk: klien koresponden lintas batas; klien non-tatap muka; rekening atas nama perusahaan yang sahamnya berbentuk atas unjuk; rekening trust; rekening klien atas nama pihak ketiga; rekening Politically Exposed Persons; klien dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi FATF secara memadai.
Faktor Risiko Nasabah Tambahan
Faktor risiko nasabah tambahan meliputi: hubungan bisnis yang dilakukan dalam keadaan yang tidak biasa; klien yang berdomisili di wilayah geografis berisiko lebih tinggi; badan hukum atau pengaturan hukum yang merupakan sarana kepemilikan aset pribadi; perusahaan yang memiliki pemegang saham nominee atau saham berbentuk atas unjuk; bisnis yang berbasis insentif tunai; struktur kepemilikan suatu badan hukum tampak tidak biasa atau terlalu kompleks mengingat sifat bisnis perusahaan.
Faktor Risiko Produk, Layanan, Transaksi, atau Saluran Penyampaian
Perbankan privat; Produk atau transaksi yang dapat mendukung anonimitas; Hubungan bisnis atau transaksi tanpa tatap muka tanpa perlindungan tertentu seperti tanda tangan elektronik; Pembayaran yang diterima dari pihak ketiga yang tidak dikenal atau tidak terkait; Produk baru dan praktik bisnis baru termasuk mekanisme penyampaian baru serta penggunaan teknologi baru atau yang sedang berkembang untuk produk baru maupun yang sudah ada sebelumnya.
Perusahaan menyimpan catatan yang komprehensif atas seluruh langkah uji tuntas yang dilakukan, termasuk penilaian risiko dan dasar penetapan kategori risiko untuk setiap klien.
Proses penyaringan melibatkan pemeriksaan klien terhadap berbagai daftar dan basis data terkait risiko untuk mengidentifikasi potensi risiko. Perusahaan menyaring seluruh klien terhadap daftar sanksi nasional dan internasional serta menggunakan sistem otomatis untuk memastikan penyaringan rutin berdasarkan pembaruan sanksi terbaru. Selain itu, Perusahaan melakukan peninjauan dan penyaringan ulang terhadap klien yang sudah ada sesuai dengan pembaruan daftar pantauan terbaru, sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Prosedur AML Perusahaan mencakup penyaringan seluruh klien (baik calon maupun yang sudah ada), pemilik manfaat, penandatangan yang berwenang, dan pihak lawan yang relevan terhadap daftar sanksi berikut:
Waktu Pelaksanaan Penyaringan Sanksi
Penyaringan sanksi dilakukan: saat onboarding, sebelum menjalin hubungan bisnis apa pun; secara berkelanjutan selama hubungan dengan klien berlangsung; ketika terdapat pembaruan pada daftar sanksi yang relevan; dan saat terjadi peristiwa pemicu (misalnya perubahan kepemilikan, aktivitas yang tidak biasa, atau perubahan profil risiko).
Penanganan Kecocokan
Apabila kecocokan yang sebenarnya terkonfirmasi, Perusahaan akan: segera membekukan atau menolak transaksi atau hubungan bisnis, sebagaimana berlaku; melaporkan hal tersebut kepada otoritas berwenang yang relevan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku; serta menyimpan catatan yang sesuai atas hasil penyaringan dan tindakan yang diambil. Perusahaan memastikan bahwa prosedur penyaringan sanksinya ditinjau dan diperbarui secara berkala agar tetap selaras dengan persyaratan regulasi yang terus berkembang dan praktik terbaik internasional.
Perusahaan mendokumentasikan dan menerapkan kebijakan serta prosedur khusus untuk mengidentifikasi dan mengelola Politically Exposed Persons (PEP). Perusahaan memastikan bahwa transaksi yang melibatkan PEP mendapatkan otorisasi dari manajemen senior, menentukan sumber dana dan sumber kekayaan untuk PEP, serta melakukan EDD secara berkelanjutan pada seluruh akun yang dimiliki oleh PEP. Perusahaan menggunakan sistem otomatis untuk secara berkala menyaring klien terhadap daftar sanksi dan daftar PEP yang telah diperbarui. Perusahaan secara berkala meninjau dan memperbarui kriteria penyaringannya untuk mempertahankan kepatuhan terhadap regulasi terbaru. Selain itu, Perusahaan melakukan peninjauan berkelanjutan dan penyaringan ulang terhadap klien yang sudah ada sesuai dengan pembaruan daftar pantauan, guna memastikan keselarasan dengan persyaratan regulasi yang berlaku saat ini.
Perusahaan memantau aktivitas klien berdasarkan profil ekonominya, sehingga memungkinkan karyawan mengidentifikasi transaksi yang menyimpang dari perilaku akun yang lazim atau tampak kompleks, tidak biasa, atau tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas maupun penjelasan yang sah. Pemantauan berkelanjutan atas akun dan transaksi klien merupakan komponen penting dalam mengelola risiko pencucian uang (ML) dan pendanaan terorisme (TF) secara efektif. Petugas Kepatuhan/AML bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan proses pemantauan berkelanjutan Perusahaan. Auditor Internal akan meninjau prosedur Perusahaan terkait proses pemantauan ini setidaknya satu kali dalam setahun. Proses pemantauan didasarkan pada kategori penilaian risiko dan estimasi volume transaksi untuk setiap klien. Karyawan melakukan peninjauan atas transaksi klien setidaknya satu kali seminggu, atau sesuai permintaan Petugas Kepatuhan/AML Perusahaan, dan melaporkan temuannya kepada Petugas Kepatuhan/AML. Selain itu, karyawan yang bertanggung jawab memberikan catatan harian atas transfer dana masuk dan keluar milik klien kepada Petugas Kepatuhan/AML. Kerangka pemantauan meliputi:
Perusahaan telah menerapkan dan memelihara prosedur pelaporan internal untuk memastikan bahwa seluruh karyawan mengetahui siapa yang harus dihubungi jika mereka mencurigai bahwa seseorang di dalam organisasi atau seorang pelanggan terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk pencucian uang (ML). Sistem ini memastikan bahwa organisasi menangani kekhawatiran tersebut secara terstruktur dan terorganisir, sesuai dengan peraturan anti pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (CFT) yang berlaku.
Perusahaan telah menetapkan protokol yang jelas agar karyawan dapat melaporkan setiap aktivitas mencurigakan secara langsung kepada Pejabat Kepatuhan AML yang ditunjuk. Selain itu, Perusahaan juga mendorong terciptanya lingkungan kerja di mana karyawan merasa aman untuk menyampaikan kekhawatiran tanpa takut akan tindakan balasan. Perusahaan akan melaporkan setiap transaksi atau aktivitas bisnis yang mencurigakan apabila terdapat dugaan yang wajar bahwa hal tersebut melibatkan hasil tindak pencucian uang (ML) atau pendanaan terorisme (TF), tanpa memandang jumlah transaksinya. Proses pelaporan eksternal dilakukan dengan mengajukan Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) kepada otoritas terkait, sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Perusahaan memastikan bahwa laporan disampaikan secara tepat waktu dan akurat, disertai dokumentasi yang jelas mengenai alasan kecurigaan tersebut. Selain itu, Perusahaan akan menutup akun apabila tujuan atau latar belakangnya tidak jelas, sesuai dengan instruksi dari otoritas yang berwenang dan untuk memfasilitasi setiap pemeriksaan catatan transaksi yang diperlukan.
Apabila seseorang melakukan transaksi dengan Perusahaan atau terlibat dalam aktivitas bisnis lainnya yang melebihi $25.000,00, maka orang tersebut wajib mengisi deklarasi sumber dana dalam formulir yang telah ditentukan. Seseorang akan dianggap melakukan pelanggaran apabila dengan sengaja membuat pernyataan palsu mengenai sumber dana.
Perusahaan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa karyawannya memahami dengan baik undang-undang anti pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (CFT) yang berlaku di Saint Lucia, serta kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh Perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, Perusahaan memberikan pelatihan rutin kepada seluruh karyawan mengenai protokol AML/CFT, termasuk prosedur Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD). Pelatihan ini membantu karyawan memahami pentingnya peran mereka dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi serta aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, Perusahaan juga menyediakan edukasi berkelanjutan melalui pelatihan penyegaran dan buletin, agar karyawan tetap mendapatkan informasi terbaru mengenai pembaruan regulasi dan risiko-risiko baru yang muncul di industri broker.
Perusahaan melakukan audit internal secara berkala atas prosedur AML/CFT-nya untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diterapkan. Berdasarkan temuan audit, pembaruan regulasi, dan perkembangan lanskap risiko, Perusahaan meninjau serta merevisi kebijakan dan prosedurnya sesuai kebutuhan. Selain itu, Perusahaan memastikan bahwa manajemen senior terlibat aktif dalam mengawasi upaya kepatuhan AML/CFT, termasuk dalam pengalokasian sumber daya untuk pelatihan dan pemantauan berkelanjutan.
Perusahaan berhak menolak memproses transfer dana pada tahap apa pun jika Perusahaan meyakini bahwa transfer tersebut terkait dengan aktivitas kriminal atau pencucian uang. Pembayaran dari pihak ketiga atau pembayaran anonim tidak akan diterima. Jika Perusahaan tidak yakin mengenai identitas pengirim dana, Perusahaan berhak menolak dana tersebut dan mengembalikannya kepada pengirim setelah dikurangi biaya transfer atau biaya lainnya; selanjutnya, Perusahaan juga berhak menutup akun apa pun yang dimiliki pada Perusahaan dengan segera. Perusahaan dapat meminta pengajuan dokumentasi tambahan sebagaimana diwajibkan berdasarkan kewajiban AML yang berlaku atau peraturan serupa lainnya yang berlaku. Perusahaan dilarang menerima bisnis klien apa pun apabila dana berasal dari aktivitas kriminal atau apabila sifat transaksi pada akun tersebut ilegal dalam bentuk apa pun. Perusahaan wajib melaporkan semua transaksi yang mencurigakan dan dilarang memberi tahu klien bahwa transaksi atau aktivitas akun mereka telah dicurigai atau dilaporkan sebagai mencurigakan. Penyalahgunaan akun dapat mengakibatkan tuntutan pidana. Perusahaan dapat mengakhiri hubungan bisnisnya dengan klien, dengan atau tanpa pemberitahuan, karena serangkaian alasan serius yang timbul dari Kewajiban Regulasi, termasuk mengambil tindakan terhadap ML serta mencakup (namun tidak terbatas pada) pelanggaran perjanjian klien dan syarat dan ketentuan, itikad buruk, upaya melakukan penipuan, dan sebagainya.
Setiap informasi pribadi yang dikumpulkan dari klien, seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan detail kontak, akan dijaga kerahasiaannya oleh BIS Markets Ltd dan digunakan semata-mata untuk tujuan bisnis. Informasi tambahan, termasuk transaksi klien, salinan paspor, dan bukti alamat, juga akan diperlakukan secara rahasia dan hanya dibagikan antara layanan akun kami dan departemen kepatuhan. Informasi ini akan disimpan dengan aman, baik secara fisik maupun elektronik, dengan kontrol akses yang ketat. Perusahaan dapat membagikan informasi klien kepada departemen internal atau kantor afiliasi yang menangani fungsi pemasaran, back-office, dan layanan pelanggan sebagai bagian dari operasional bisnis rutin. Semua karyawan BIS Markets Ltd telah menandatangani Perjanjian Kerahasiaan, yang memastikan bahwa informasi klien dijaga dengan tingkat kerahasiaan tertinggi. Perusahaan berkomitmen untuk terus menyempurnakan kebijakan ini. Kebijakan ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala, setidaknya setiap enam bulan, untuk memastikan efektivitasnya. Perusahaan memiliki kewenangan untuk meninjau atau mengubah Kebijakan Anti-Pencucian Uang ini atas kebijakannya sendiri, kapan pun dianggap perlu atau sesuai, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada klien. Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai Kebijakan Anti-Pencucian Uang ini, silakan hubungi kami di bismarketofficial@gmail.com.